Apakah forex itu benari

Hubungan erat Lippo Grupo dengan Partai Demokrat AS (Bill Clinton e Hillary) Tweet de ratuadil ----------------------------- ratuadil: Saya akan Twit soal hubungan erat Grupo Lippo dengan Partai Demokrat AS (Bill Clinton e Hillary). História de Berikut ini didasarkan pada dados de dados yang saya peroleh ketika saya bekerja pada perusahaan intelijen swasta yang berbasis de Dubai Hubungan erat antara grup Lippo dengan Partai Demokrat AS bermula dari tahun 1976 James Riady, anak Mochtar Riady, si, Lippo, berangkat ke New York untuk Bekerja di Irving Trust Banking Company de tahun 1975. Tak lama, James Riady pindah ke Little Rock, Arkansas (kota kelahiran Bill Clinton) em 1976 Di Arkansas, James Riady, Jack Steven mendirikan, Worthen Bank, denial modal awal US 20 juta. Jack Steven, yang disebut-sebut sebagai Godfathernya Arkansas no estado de Nova York Mochtar Riady. Melali Jack Steven inilah, James Riady, bisa kenalan sama, Jimmy Carter, Bill Clinton, dan sebagainya. Pada tahun 1984, James Riady por Jack Steven Menjadi Direktur Utama Worthen Bank. James Riady pun lalu menunjuk Clique para ampliar Hillary Clinton sebagai pengacara Worthen Bank. Nome do arquivo: James Riady Nome do arquivo: Clinton Título: Bill Clinton Data de publicação: 1990an, Bill Clinton Data de Lançamento: James Riady trocou um membro do kabar tersebut kepada ayahnya, Mochtar Riady. Mochtar Riady (em inglês), escrito em inglês por James Riady (em inglês) Bill Clinton. Tak cuma James Riady, seluruh anggota dan jaringan yang dimiliki Grupo de Lippo grupo de palavras-chave para o membantu kampanye Bill Clinton Kenapa Mochtar Riady melakukan ini Mochtar Riady melihat bahwa agenda demokrasi AS sedang naik daun. Apalagi RRC baru saja digoyang ole peristiwa Tiananmen 1989. Bagi Mochtar Riady, kedatangan pasukan Demokrasi tak bisa dihadang, tetapi harus digandeng. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Pertama, anggota keluarga e relasi grup Lippo. Linha de Lippo do sebagai do sebut do disney de Saya. Linha de Lippo Linha de mergulho James Riady, sedangkan Linha de Sioeng dipimpin Ted Sioen. Ted Sioeng foi criada usando o editor de fotos on-line da Mandarin. Koran berbahasa Mandarim milik Ted Sioeng di Indonésia adalah Nasional Notícias. Nasional News dimiliki Ted Sioeng bersama Mister Hartati Murdaya, A Guan (Artha Graha), Thahir (Mayapada) dan pengusaha Tionghoa lainnya Kembali ke LippoGate, bentuk sokongan James Riady, Ted Sioeng pada Bill Clinton - Al Gore adalah pengumpulan dana kampanye. Clique aqui para se esgotar e ver as fotos do Bill Clinton - Al Gore. Fã de Dari Tim Clinton - Al Gore yang ditangani James Riady Dan Sioeng adalah dari pengusaha2 Ásia Berapa hayo jumlah dana kampanye Clinton - Al Gore yang berhasil dikumpulkan James Riady dan Ted Sioeng. Jimlahnya dana yang dikumpulkan James Riady - Ted Sioeng para o jogo Clinton - Al Gore Mencapai EUA 7,5 juta James Riady (Lippo) por Ted Sioeng sukses menggaet pengusaha2 Nenhum membro adicionado ao perfil de Clinton. Dan é um membro da família Tinghui Indonésia e é um membro da equipa Clinton melalui Lippo dan Sioeng. Sebut saja, Salim (Indofood), Eka Tjipta (Sinarmas), Murdaya Poo (Berca), A Guan (Artha Graha), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas) dsb, Dan semua dana disetor rekening-rekening yang Dibujante Lippo dan diterbangkan Ke AS melalui markas besar Lippo di Hong Kong Lebih dari 40 nama orang2nya grup Lippo dan Sioeng terlibat dalam panitia pendanaan kampanye Bill Clinton. Mayapada Grup, miliar Thahir (Menantu Mochtar Riady) ikutan aktif dalam kepanitian dana kampanye Clinton. Jane Dewi Thahir, anak bos Mayapada ini juga ikutan menjadi tokoh kunci. Arial Wiriadinata dan Soraya Wiriadinata (anak Hasyim Ning, salah satu pemegang saham Lippo) juga partidária aktif di LippoGate Nota. Hasyim Ning adalah Bekas pemilik Banco Perniagaan yang kemudian dibeli Mochtar Riady untuk dijadikan Lippo Banco Petinggi2 grup Lippo di Hong Kong dan tempo como pun membantu completa pelolosan memuluskan dana kampanye Clinton dari Lippo dan Sioeng Loh, kenapa Harus diloloskan Karenaa, berdasarkan peraturan pemilu AS, dana Kampanye dari kepada individual kandidat capres AS maksimal US 1000 / individu. Naah, dalam kasus LippoGate ini, James Riady saja secara pribadi menyumbang US 700,000 John Huang, Presidente Director Lippo Group de AS malah berhasil mengumpulkan dana EUA 3 juta untuk kampanye Clinton. Malah, Usai Clinton memenangkan kursi kepresidenan AS, John Huang duduk terhormat sebagai salah satu penasihat Clinton Suma Ching Hai, pemimpin Sekte budista pun Taiwan menyumbang US 640.000 ke Clinton Hogen Fukunaga, Pimpinan Sekte Honohana Sampogyo (Japanesse Cult) pun menyumbang US 500.000 ke Clinton via Lippo dan Sioeng Seperti saya ungkap tadi, total dana yang berhasil dikumpulkan dueto Lippo - Sioeng untuk kampanye Clinton mencapai EUA 7,5 juta Uau. Lantas Lippo dapat apa Secar pribadi dan perusahaan, keluarga Riady dan Lippo Grupo mendapat jaringan dan keleluasaan berbisnis di AS. Indonésia pun mendapat Keringanan bea importância ke Como pada masa Bill Clinton Kok bisa gitu. Karena para pengusaha Indonésia ikutan setor dana ke Clinton, maka mereka melobi kemudahan perdagangan, Tak cuma Indonésia lho, RRC pun ikutan memperoleh kemudahan impor produk-produk RRC ke AS semasa Clinton Eits, tunggu dulu. Kok RRC ikutan menanggok keuntungan dari skema em Karenaa, Ted Sioeng adalah pengusaha yang sebetulnya agen RRC untuk mendorong perluasan perdagangan RRC ke AS dan Asia. Jadi se perde o tempo Tiananmen 1989, Deng Xiao Ping sdar bahwa melawan kapitalism barat tidak semudah itu, harus menggunakan muslihat kalau diperhatikan dengan seksama, sejak awal 1990an, pertumbuhan jaringan perdagangan RRC meluas sangat cepat. Simplesmente para dizer, RRC memanggil semua naga dari seluruh perantauan untuk bersatu untuk menyusup ke perekonomiana dunia, AS dan Asia khususnya. Dengan kerjasama ini, Lippo pun mendapat kehormatan tidak hanya de AS, tapi juga RRC dan Indonesia. Hasil kerja LippoGate inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa para pengusaha Tionghoa Indonésia mulai eksodus ke pasar global. Sejak tahun 1994, satu per satu para Naga memindahkan markas besar usahanya ke luar negeri Sampoerna dan Salim (Indofood) memindahkan markas besarnya ke Singapura. Lippo memilih migrasi ke em Hong Kong. Sinarmas, jogue memilih migrasi ke Singapura. Silkan cek sendiri, para Naga ini kebanyakan mengoperasikan seluruh perusahaan induk (holding) dari Singapura dan Hong Kong. Indonésia hanya menjadi tempat beroperasinya alat-alat produksi, tapi hasil, dan keuntungannya semua dibawa ke Cingapura dan Hong Kong Lantas, apa dampak migrasi dana-dana para Naga ini bagi Indonésia. Rupiah mengalami pelemahan berturut-turut dan menjadi salah satu pemicu krisis moneter Ásia (selain pelemahan Banho) Mbak Tutut, anak Pak Harto sempat meluncurkan gerakan Cinta Rupia untuk menghambat pelemahan rupiah bertubi2. Sayangnya, semua upaya Mbak Tutut sia2, rupia terus melorot Dan yang aneh, entah disengaja atau tidak, mendadak Singapura dan Hong Kong membuka kebijakan garantia geral. Cobertura Garantia banco de dados e banco de dados de banco de dados. Dan kebetulan, beberapa saat sebelumnya George Soros mengeluarkan ramalan rupia vs dolar AS akan mencapai R $ 20.000 / 1 Ramalan Soros panik membuat pasar forex, ditambah inflasi membengkak, penembakan Yun Hap, jadilah rupia vs dolar AS menyentuh R $ 17.000 Dan jatuhlah Pak Harto. Gedubraak, Perusahaan2 bagus de Indonésia seilai lebih dari Rp 6.000 Triliun atau boleh kita sebut Rp 6 Zilhão pun Kolaps Kemanakah para Naga aka pengusaha2 Tinghoa. Tentu alat-alat produksi merkkan jaku sahamnya dana sudah mereka selamatkan, diparkir di Singapura, Hong Kong, Austrália, AS dan sebagainya. Sebagai catatan, sampai sekarang Партальный компания, португальный португальный компания, Maka jangan heran kalau rupia sulit kembali ke nível Rp 2.000an seperti dulu Dan saat Indonésia sedang krisis, apa yang dilakukan Lippo Lippo bersama para Naga lainnya malah sibuk ekspansi de Singapura dan Hong Kong. Aset-Aset yang bangkrut akibat krisis pun dikumpulkan di Bawah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Nah, Selama proses reformasi di Indonésia, Bill Clinton bersama Lippo menyiapkan SKEMA demokratisasi Indonésia Usai Bill Clinton selesai masa Jabatan pada tahun 2000 Partai Demokrat AS fokus menyiapkan Partai Demokrat Indonésia Terjadilah lidar-lidar com a política de Naga para a Indonésia. Dan disepakatilah, seluruh anggota Naga (Sinarmas, Indofood, Lippo, Raja Garuda Mas, Maspion dsb) menjadi donatur utama Partai Demokrat. Tentunya dengan janji perlindungan bisnis para Naga. Maka jangan heran kalau para pengusaha Tionghoa akan dijaga seluruh bisnisnya oleh SBY Masih ingat kasus tunggakan pajak Paulus Tumewu (Ramayana) senilai Rp 2 triliun Sri Mulyani atas perintah SBY memutihkan pajak Paulus. Kemudian tunggakan pajak Indofood senilai Rp 1 triliun mais denda Rp 4 Triliun atau total Rp 5 triliún Itu juga diloloskan oleh Sri Mulyani. Kemudian kasus tunggakan pajak Asiático Agri (Sukanto Tanoto) Rp 2,6 Triliun Disetop oleh SBY via Sri Mulyani Sinarmas versus Greenpeace atas ilegal de exploração florestal SBY bela dan pasang badan untuk bela Sinarmas. Kemudian Mochtar Riady yang masuk Daftar Orang Tercela (DOT) Banco Indonésia (BI) kini punya banco lagi bernama Banco Nasional Nobu. Padahal, banco de dados, banco de dados, banco de dados, banco de dados, banco de dados, banco de dados, banco de dados, internet sem fio, Lagi soal praktif mafia yang dilakukan oleh Sugianto Kusuma (A Guan) dan Oe Suat Hong (Tommy Winata). Negara tutup mata. Dan jangan lupakan dana milik Budi Sampoerna di Banco século cabang Surabaya senilai Rp 900 miliar. Lobi Sampoerna kepada SBY dan Sri Mulyani berhasil membuat banco Century di salvar fora. Dan dana Budi Sampoerna R $ 900 miliar pun aman Nah, pertanyaannya sekarang, kemanakah donasi parágrafo Naga akan berpindah jika pamor Partai Demokrat terus menurun Kongres AS telah dimenangkan Partai Republik, sehingga kemungkinan Besar membuat akan Partai Demokrat AS kalah di pemilu 2012. pamor Partai Demokrat di Indonésia pun terus menurun seiring anjloknya popularitas SBY dan kasus2 korupsi interno. Maka, jika Partai Demokrat di Indonésia dan kalah AS akan di pemilu mendatang, pastilah parágrafo Naga akan merapat ke si Kuat yang baru Hampir dapat dipastikan akan terjadi peralihan dana besar-besaran pada peta politik di pemilu AS 2012 maupun pemilu RI 2014. Dulu, parágrafo Naga berlindung di balik Adicionar a lista de desejos Adicionar para comparar. Pak Harto tumbang, para Naga hengkang dan menempatkan lealitasnya pada kubu Demokrat (como a Indonésia) Kini, Demokrat AS dan Indonésia di ufuk cakrawala hendak terbenam. Kemanakah parágrafo Naga akan berlindung Apakah pindah kesetiaan pada Golkar Gerindra Hanura PAN PKS Por favor note, grupo Mayapada (milik menantu Mochtar Riady), menjadi donatur tetap PPSDMS, programa Pendidikan milik PKS Apakah kepada PKS parágrafo Naga akan berpindah Haluan Vamos ver Atau tetap setia kepada Partai Demokrat Hingga saat ini, para Naga masih menjadi konektor antara SBY, Partai Demokrat dengan Hillary Clinton dan Obama Por favor, dê uma nota, dê uma olhada em SBY ke luar negeri, kaki tangan para Naga ikut mengatur protokoler kepresidenan. Pemimpinnya adalah Gandhi Sulistyanto (Tangan kanan Eka Tjipta) yang mengatur protokoler kepresidenan. Kampanye Obama di 2.008 kemarin, Lippo (James Riady) masih lho membantu pengumpulan dana kampanye untuk Obama Assim, kemanakah kesetiaan parágrafo Naga di pemilu AS 2012 dan Pemilu Indonésia 2014 Bem ver twit série Demikian seputar LippoGate, Kejatuhan Pak Harto hingga hubungan erat parágrafo Naga dengan Partai Demokrat como dan Indonésia Kasus pajak Paulus Tumewu (ram Ramayana) Tweet from ratuadil ----------------------------- ratuadil: Mari mengingat kasus Pajak Paulus Tumewu (ram Ramayana) yang kewajiban pajaknya diputihkan oleh Sri Mulyani di 2006-2007. MenolakLupa Bos Ramayana (Paulus Tumewu) itu, kebetulan bagi dari para pemimpin 9 Naga, berhutang pajak Rp 399 miliar (nilai pokok). Jika dihitung dengan Denda Pajak 4 kali lipat (R $ 1,6 triliun), o total de Pajak kewajiban Paulus Tumewu mencapai Rp 2 Triliun Paulus Tumewu sengaja tidak mengisi SPT Pajak dgn benar untuk memangkas Nilai pajaknya dan merugikan negara R $ 399 miliar. Ketika itu (2006), pajak penyidikan Paulus Tumewu (Bos Ramayana) nível sudah mencapai P21 alias siap maju ke pengadilan. Mendadak, Sri Mulyani (Menkeu) mengeluarkan surat sakti yang kemudiano menghentikan penyidikan pajak Paulus Tumewu. Alhasil, pada 27 Januar 2007, Kejaksaan Tinggi Jacarta pun menghentikan kasus pajak Paulus Tumewu. Obrigado a Sri Mulyani Negara trocadilho potensi peneraman pajak dan denda Paul Paul Tumewu senilai Rp 2 Triliun. Paulus Tumewu pun de hanya dikenakan total de kewajiban pajak senilai Rp 40 miliar saja. Pertanyaannya, kenapa Sri Mulyani melindungi, kasus pajak, Paulus Tumewu, Dan tahukah kamu, Paulus Tumewu (Bos Ramayana) adalah adik ipar Eddy Tansil si Buronan Rp 1,3 triliun. Dan Paulus Tumewu adalah bagian dari 9 naga memorial de yang memiliki perjanjian khusus dengan kelompok Demokrat Perjanjian khusus itu adalah 9 Naga apoio dana ke Partai Demokrat, sebaliknya Demokrat melindungi bisnis 9 Naga. Itulah kenapa Sri Mulyani begitu melindungi bisnis dan sengketa klan 9 Naga seperti pada kasus Pajak Paulus Tumewu Sri Mulyani juga telah menolong kasus Pajak Asian Agri milik Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas) Dan Sukanto Tanoto yang Bernama asli Tan Kang Hoo adalah bagian dari klan 9 Naga . Sukanto Tanoto via Ásia Agri memiliki tunggakan pajak senilai Rp 2,6 triliun yang kemudiano ditolong Sri Mulyani. Setelah Sukanto Tango menghadap SBY pada 2007, semua beres. SRi Mulyani memutihkan Pajak Asian Agri Tak hanya itu, Sri Mulyani juga telah menyelamatkan Aset-Aset milik Budi Sampoerna di Century Bank senilai R $ 900 M. Dari dana nasabah senilai Rp 1 T di Century Bank Cabang Surabaya, 90 milik Budi Sampoerna. Ketika Bank Sigma dalam masala, Budi Sampoerna minta tolong ke SBY dan Sri Mulyani tentang dana Rp 900 M itu. Alhasil, Sri Mulyani mendesak socorrer Century Bank dgn alasan Takut terjadi pressa, padahal utk selamatkan dana Budi Sampoerna Dan jangan lupa, pertanyakan alasan pemerintahan SBY kekeh lindungi Sinarmas dalam kasus ilegal registrando contra Greenpeace Sri Mulyani amp SBY telah memberikan Perlindungan Kpd Paulus Tumewu, Sukanto Tanoto, Budi Sampoerna, Eka Tjipta (Sinarmas) EITS, tunggu dulu, masih ada lho hubungan Sri Mulyani, SBY dan 9 Naga Mochtar Riady (Lippo) dan Eka Tjipta (Sinarmas) masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) Banco da Indonésia. DOT Banco Indonésia diberikan pada bankir2 yang bikin negara ini hancur pada krisis 1998. Dan berkshana aturan, orang2 yang masuk DOT tidak boleh memiliki banco hingga 20 de fevereiro de 2023. Anehnya, Mochtar Riady kini memiliki lagi banco bernama Banco Nobu, atas seizin pemerintah. Eka Tjipta (Sinarmas) memorial do jogo do banco Sinarmas setelah mengakuisisi Banco Shinta, seizin pemerintah Heran. Biasa ajah, memang ada, perjanjian, khusus, kok, antara, Sri Mulyani, SBY, dengan 9 Naga Masih ada lagi doong. Indofood milik grup Salim jangan dilupakan. Grup Indofood milik Salim Jogador de jugada punya kasus pajak Rp 1 Jogador de ténis, yang juga ditolong SRi Mulyani. Sejak Mulai diselidiki, nggak pernah kedengaran lagi tuh kasus Pająk Indofood pas jaman Sri Mulyani jadi Menkeu Então, sudah berapa Naga tuh yang ditolong kasus Pajak dan pengamanan bisnisnya Oleh Sri Mulyani Mari kita hitung Paulus Tumewu (Ramayana), Sukanto Tanoto (Asian Agri), Budi Sampoerna (Sampoerna Grup), Eka Tjipta (Sinarmas). Lalu ada Mochtar Riady (Lippo), Keluarga Salim (Indofood), huhuhu. Banyak yah yang, ditolong, kasus2nya, o / h, Sri Mulyani, Oh, iya, jangan lupa, grup, Artha, Graha, milik, Aguan, e asistennya, Tommy Winata. Diligências Sri Mulyani juga lho. Masih ingat kan kasus penangkapan Erik, analis Bahana Securities gara2 proyeksikan 10 banco dalam keadaan bahaya Masih ingat kan kasus penangkapan Erik, analis Bahana Securities gara2 proyeksikan banco 10 dalam keadaan bahaya. Erik, banco de menganalisa Artha Graha, século dsb dalam keadaan bahaya dan bisa kolaps (sebelum kasus século) Tiba2, kepolisian langsung menangkap Erik karena analisando o itu, tentunya atas perintah Tommy Winata. Padahal, 8 banco dari 10 banco yang dianalisa Erik akan kolaps, BETUL KOLAPS. Termasuk Century Jadi, Erik seharusnya tidak DITANGKAP, análise de parentesco 80 BETUL. Di tahanan, Erik menolak revisa analisanya karena ia yakin betul secara kelimuan itu akan terjadi. Dan Tommy Winata trocadilho de ano de nascimento Erik minta maaf dan mencabut analisanya. Erik Bahana Tolak minta maaf dan Sri Mulyani pun tidak bisa apa2 dan memilih MENDUKUNG Tommy Winata Akhirnya, Istri Erik Bahana langsung minta maaf kepada grup Artha Graha, Erik pun dibebaskan Bicara asal TDK banyak Então, jangan heran kalau 9 Naga bisa Hidup enak Karena dilindungi Oleh Sri Mulyani dan SBY. Enak yah jadi anggota klan 9 Naga, selalu dilindungi oleh Sri Mulyani eo gank hehehehehKOMPAS 8212 Partai Demokrat sekarang berada de persimpangan jalan, berada dalam situasi kritis. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Situasi kritis macam apa yang sedang dihadapi Partai Demokrat Tidak main-main, pemimpin mereka, Ketua Umum Anas Urbaningrum, 8221dihajar8221 kanan-kiri karena diduga terlibat kasus korupsi. Anas banyak disebut seteah tersangka kasus wisma atlet SEA Jogos de Palembang, M Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, 8221bernyanyi8221 Mengungkap nama Anas dalam kasus yang menjerat dirinya. Citra Partai Demokrat castigo terpuruk selama beberapa waktu terakhir. Situasi itu menggelisahkan kader Partai Demokrat. Pemilu tinggal dua tahun lagi dan pemberitaan buruk mengene kasus korupsi wisma atlet SEA Jogos de Palembang yang diduga melibatkan Anas Menyulitkan partai unduk mendapatkan dukungan besar dari publik. Maka, tidak aneh rasanya e jika sekarang muncul desakan kuat agar. Namun, di sisi lain, jalan keluar dari situasi sulit yang dihadapi Partai Demokrat rasanya juga tidaklah sesederhana itu. Desakan agar Anas mundur informásea berasal dari orang penting dalam partai, yakni Dewan Pembina. Maka, pada akhirnya, keputusan berada de tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Dewan Pembina. Kegelisahan di Partai cukup tinggi sehingga pada Awal pekan ini ada Informasi yang sejumlah menyebutkan Besar anggota Dewan Pembina berkumpul di Jacarta, membahas Untuk internos situasi KRITIS yang dihadapi Partai, tetapi tidak mudah untuk mengambil keputusan. Semuanya pun dikembalikan kepada Yudhoyono, yang juga Presiden RI. Pengamat politik, Hanta Yudha, menilai, posisi Yudhoyono sangat dominan di dalam partai. Berbeda dengan Partai Golkar yang setiap faksinya bersifat independen, faksi-faksi di tubuh Partai Demokrat tidak independen. 8221Faksi-faksi yang ada tetap de menjadikan SBY sebagai patron. Ini yang membedakan partai itu dengan Partai Golkar yang masing-masing faksinya independente, terpisah, dan mandiri, 8221 ujarnya. Dengan latak belakang semacam itu, sulit rasanya melihat bahwa pertemuan sejumlah kecil anggota Dewan Pembina de kediaman Yudhoyono, de Cikeas, Jawa Barat, Selasa malam lalu, merupakan pertemuan rutin. Entah apa sebenarnya yang dibahas de Cikeas, tidak ada orang selain mereka yang hadir yang bisa membro jawaban pasti. Namun, satu yang pasti, Yudhoyono memegang peranan krusial. Ia dituntut oleh sejarah untuk mengambil keputusan penting terkait krisis yang dialami Partai Demokrat. Salah memilih, Partai Demokrat bisa bubar. Orang di luar, mungkin, dengan mudah, akan mengatakan, Anas sebaiknya diminuta mundur. Namun, benarkah, persoalannya, dapat, diselesaikan, sesederhana, itu, ada, hal, lain, yang, dipertaruhkan, jika, betul, penyelesaiannya, sesederhana, itu. Seperti ada pepatah, menangkap ikan tanpa, membuat, airnya, keruh, atau, bagaimana, menarik, benang, dalam, tepung, tanpa, harus, membuat, tepungnya, berhamburan. (A Tomy Trinugroho) Sabtu, 21 de janeiro de 2012. 10:43:00 WIB Yth Presiden RI, - Pekan-pekan ini negeri iny menyaksikan gejolak gerakan anarkhis yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa dan aras bawah lapisan sosial negeri ini. Sekiranya Anda dulu saat belajar de IPB sempat mempelajari ilmu-ilmu sosiologi pedesaan, maka Anda akan segera paham bahwa akar persoalan itu sesungguhnya bukan kekerasan biasa. Gejolak ini berakar, kuat pada krisis, pedaisan, de, pelosok-pelosok, negeri, yang, bertali-temali, dengan, krisis, penguasaan, sumber-sumber, penghidupan (tanah, air, hutan, dsb). Sayangnya, waktu terlalu cepat dan e um tidak sempat berkenalan dengan sosiologi pedesaan. Dengan ini, hendak dikatakan bahwa krisis yang terjadi bukanlah krisis ekonomi biasa, tetapi krisis itu berkaitan erat dengan susana kebatinan sosiologis rakyat Indonésia peruano yang penghidupannya meran terancam. Krisis pedestaan ​​itu sebenarnya bertali-temali dengan krisis kependudukan dan krisis ekologi yang menambah advertir krisis pedesaan semakin kelam. Dalam suasana krisis yang kelam tersebut, rakit menghadapi jalan buntu kemana mendha hendak memastikan jaminan hak-hak hidup mereka. Jalan buntu yang lebih membuat frustrasi adalah tak ada jalan kemana maitka mengadu, karena negara dengan seluruh perangkatnya menjadi terlalu asing bagi mereka. Negara menjadi, karena, negara, lebih, suka, mendengar, bukan, suara, orang-orang, desa, melainkan, suara, dari, pihak, yang, selama ini, berseberangan, dengan, orang-orang desa (suara pemodal yang berselingkuh). Yth Presiden RI, - Bila rakyat menjadikan anarkhisme dan radikalisme sebagai habitus / cara-hidup (terlebih dibumbui dengan kekerasan dan perilaku kriminal) seperti yang mereka tunjukkan hari-hari ini pada laporan media TV-TV nasional, itu tentu bukanlah sifat orang-orang negeri Ini yang sebenar-benarnya yang dikenal santun dan penuh harmoni. Kekerasan dan anarkhi juga bukan cita-cita moral para pais fundadores kita tatkala mereka menyusun Pembukaan UUD 1945 yang masih kita junjung tinggi bersama. Namun, kekerasan demi kekerasan yang mereka tunjukkan adalah sekedar reaksi atas kekerasan demi kekerasan yang menghampiri mereka setiap hari, yang telah dilakukan oleh pihak lain yang seharusnya justru melindungi mereka. Kekerasan olek rakyat menjadi, karena negara, mendahului, melakukan, kekerasan, anarkhisme, melalui, keputusan-keputusan, yang, menekan, orang-orang, desa. Eksklusi yang menyebabkan eliminasi sumber-sumber penghidupan orang desa (betapapun lemahnya legitimasi mereka berada di suatu kawasan) pernah dicarikan solusi hukum yang memadai. Bahkan keputusan hukum semakin meminggirkan mereka. Sesungguhnya mereka (orang-orang desa itu) injeção de hanya bisa hidup cukup, tak berlebihan. Yang Terhormat Presiden RI, - Kita Boleh pendapat berbeda, tetapi saya memandang bahwa negara telah Lebih dahulu melakukan kekerasan bergelombang dari waktu ke waktu yang sistemik dan sistematis melalui Undang-Undang sektoral yang banyak melukai hati Anak-Anak negeri ini sebut saja UU investasi, UU Perkebunan, UU Minerba, UU sumberdaya dsb ar dan keputusaan-keputusan regulatif turunannya yang muaranya adalah pemberian legitimasi dan hak-hak Khusus kepada sektor swasta (kapitalis) yang sudah lama dikenal sebagai pihak yang sering berseberangan dengan orang desa (Petani, Nelayan, dan pelaku Ekonomi kecil). Saya menyebut negara kekerasan yang dilegitimasi Oleh UU (undang-undang) dan regulasi turunan (yang sering dihasilkan secara konspiratif-terselubung Oleh parágrafo pihak kepentingan ekonomki-kapital) sebagai pemicu penting kekerasan Oleh rakyat yang saat ini berlangsung di negeri ini. Yang terhormat Presiden RI, - Mohon Anda memahami pandangan saya bahwa sektor swasta-kapitalis (terutama Skala raksasa dan corporação transnacional) sebagai anak-emas negeri ini telah juga Lebih dahulu melakukan kekerasan dengan material de mengakumulasi berlebihan ar Tanah dari akibat pengagungan etika-etika Moral yang sebenarnya kurang coelho bagi negeri penuh harmoni ini. Moral ekonomi berintikan etika yang dibangun sektor kapitalis adalah maksimisasi lucro, akumulasi modal, ekspansi usaha (tak Peduli meminggirkan ekonomi rakyat kecil yang ada telah Lebih dahulu ada ataupun menghancurkan Lingkungan Hidup) Tanpa Pandang bulu, pengagungan terhadap individualisme dan ganância. Keangkuhan serta ketamakan parágrafo kapitalis dalam menguasai sumberdaya alam dan merusakkan materi-materi yang ada di negeri ini (kehancuran Hutan dan Masyarakat di dalamnya Oleh ekspansi modal adalah salah satu contohnya) adalah kekerasan yang Nyata dan tidak terbantahkan. Yang terhormat Presiden RI, - dengan demikian saya menyebut situasi krisis di Indonésia tercinta yang terjadi hari-hari adalah ini KEKERASAN NEGARA, KEKERASAN KAPITALIS, dan KEKERASAN Rakyat yang Bersatu Padu mewarnai peradaban negeri yang katanya dipenuhi Oleh rasa kasih-sayang ini. Hulu dari segala kekerasan itu sebenarnya sangat sederhana, karena kekerasan-kekerasan itu adalah cara untuk mendapatkan sejumput kesempatan bertahan escondido de negeri ini, secara wajar. Palavras-chave para este tópico, maka KEBERTAHANAN HIDUP HARUS DIREBUT DENGAN CARA KEKERASAN nan SADISTIS e dilakukan baik oleh NEGARA, SWASTA maupun kini oleh RAKYAT. Sebuah situasi yang sangat mengenaskan bila, hal ini terjadi di negeri ini. Yang terhormat Presiden RI, - Marilah kita merenung, tidakkah situasi ini representasi sebuah PELURUHAN PERADABAN yang mengkhawatirkan bagi bumi-Nusantara yang sangat dikenal beretika santun, Penuh Keadilan, dan tata-krama Ataukah, Anda melihat hal-hal ini sebagai kewajaran sehingga Anda sekedar mengutus ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Daku sangat berharap Anda menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang desa dan rakyat kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak dari segelintir pemodal di negeri ini. Yth Presiden RI, - Sebagai, anak-bangsa, daku mengajak, Anda, bermuda, dan, bertindak, lebih, nyata dan, lebih, dalam lagi untuk, menyikapi, persoalan, krisis, bangsa, ini. Sengaja kutulis surat elektronik ini dalam kalimat yang egaliter, bukan berarti daku tak menghormati Anda. Daku menghormati Anda sebagai presidi RI, karenanya kutulis surat ini kepada Anda, bukan kepada yang lain, karena kutahu hanya Presidentes RI yang bisa menangani ini semua. Surat elektronik ini kubuat dalam suasan kebatinan sebagai sesama anak bangsa yang memikirkan dan merasakan keresahan secara bersama-sama, dan prihatin kemana sebenarnya negeri ini akan dibawa. Marilah kita berpikir lebih adil dan seimbang, mari kita ciptakan kedamaian dan suasan kebatinan yang menyejukkan seluruh komponen anak bangsa. Semoga Anda diberkahi kekuatan untuk bertindak lébih jauh bagi negeri ini oleh Allah SWT. Amien. Salam Negeri Tercinta Arya Hadi Dharmawan Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB Warga Negara RI - tinggal de Bogor Jawa Barat Tembusan: kepada rakyat Indonésia melalui jaringan beberapa milis. SEMOGA sobretudo eletromagnético em uma praia, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar, um mar. Foto: dok. Okezone RASANYA kelakuan para o wakil rakyat kita semakin menjadi. Sayang, kelakuan yang menjadi ini bukan dalam wacana perbaikan, namun wacana makin keringnya morales wakil rakyat kita. Parahnya lagi, moralitas, yang, mengering, ini, ibarat, matinya, sumber, ar, hulu, hingga, hilir, menjadi, gersang. Seteland projetar banheiro DPR yang menghabiskan tak kurang Rp2 miliar, sekarang tamba pula acara renovasi ruang Banggar yang menguras uang rakit hingga Rp20 miliar. Total jenderal, seluruh projetar renovações di DPR menelan dana Rp1,8 triliun. Bukan angka kecil untuk membayar kinerja buruk wakil rakyat kita. Setelah dari pusat, sekan tak mau kelewat trens renovasi gedung dan projetar-projetar, DPRD de beberapa daerah juga tak kalah gendengnya ngobyek bangkruti uang rakyat. Beberapa daerah seperti Palembang dan Jakarta, misalnya. Walaupun fasilitas yang ada masih representa, para wakil rakyat ini tetap ngotot meminta renovasi. Tidak, hanya, itu, mereka, bahkan, memna, beberapa, fasilitas, aksesoris, yang, tak, ada, muatannya, dengan, peningkatan, kinerja. Sepertinya tren semacam ini akan em pada anggota dewan kita tahun 2012. Mereka seakan lupa dengan permasalahan bangsa yang sebenarnya butuh ongkos signifikan. Dados Kementerian Pendidikan dan Kébudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, ada sekira 161 Дата приложения, Gedung sekolah inilah yang semestinya butuh renovasi, bukan gedung-gedung DPR no DPRD yang masih jejeg (tegak) itu. Sedikitnya sampai saat ini jumlah orang miskin Classificação de conteúdo: Baixo nível de maturidade Descrição da foto Adicionar ao Carrinho Visualizações: Dengan uang renovasi tadi, setidaknya ada 1,1 juta orang yang bisa diberi makan atau pekerjaan. Sepertinya nasib mereka não está na lista de resultados DPR seharga 24 juta. Seakan tak peduli dengan berbagai kritik, anggota dewan pun tak segan mempertontonkan kepongahan ideologia hedonismo de feijão melaratnya rakyat. Ini yang sepatutnya menjadi koreksi anggota DPR. Sebagai institusi lembaga yang punya fungsi anggaran dan menyetujui belanja atas nama rakyat, sepertinya DPR tak mau menawar dengan besaran uang rakyat yang dipakai, yang yang menggulirkan banyak spekulasi. Spekulasi yang sedang bergulir saat ini adalá menjelang 2014 banyak dari anggota DPR atau pun pemerintah sedang berlomba ngobyek punk-pundi pribadan dan golongan. Bukan hal yang naf karena měska mewakili pemerintah, dan merupakan pilihan partai. Modal besar dari demokrasi inilah yang serasa memberatkan rakyat kita. As informações seguintes não estão ainda disponíveis em Português. Para sua comodidade, disponibilizamos uma tradução automática: Inilah realitas demokrasi yang sedang kita hadapi sekarang, demokrasi boros dan hedonis. Rapor merah ini yang semestinya diubah oleh DPR, kembali ke track semestinya. DPR adalah dewan lesgilatif yang memproduksi undang-undang pro rakyat, fungsi anggaran dengan lebih kritis dengan pembiayaan yang boros dan subtansial, serta menjalankan fungsi pengawasan yang memastikan jalannya undang-undang yang mengayomi rakyat. Muhammad Mansur Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (//rfa) JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding berusaha mendongkrak citra dan popularitas pemerintahannya yang terus anjlok dengan membuat program keluarga harapan (PKH). Program ini juga dianggap sama dengan praktik politik uang (money politics) untuk menyogok rakyat yang marah atas kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Penilaian itu disampaikan ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ichsanuddin Noorsy, Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta kemarin. Ichsanuddin Noorsy menilai, PKH yang dikeluarkan pemerintah tersebut untuk membungkam kemarahan rakyat terkait rencana penerapan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak pro-rakyat. Masyarakat perlu mengetahui PKH bersumber dari pinjaman Bank Dunia yang memang bertujuan supaya publik mau menerima pencabutan subsidi BBM. Karena itu, Noorsy menegaskan, PKH yang merupakan pengganti BLT merupakan suap politik dan merugikan masyarakat Indonesia secara struktural. PKH ini justru membuktikan dusta kebijakan yang terus berlanjut, katanya. Dia juga menilai, dengan jumlah masyarakat yang berhak menerima sebanyak tiga juta keluarga dengan berpendapatan kurang Rp 344.000 per bulan, justru menunjukkan makin besarnya jumlah rakyat yang miskin di Indonesia. Ray Rangkuti menyinyalir PKH hanya program jangka pendek untuk kepentingan popularitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal ini, PKH merupakan suatu siasat untuk mengaburkan angka kemiskinan, ucapnya. PKH muncul ke permukaan setelah Wakil Presiden Boediono menerima hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai rumah tangga kategori miskin dan sangat miskin. Hasil data BPS itu menjadi pegangan pemerintah untuk menyalurkan bantuan uang tunai terhadap sedikitnya tiga juta rumah tangga kategori sangat miskin. Setiap rumah tangga direncanakan menerima bantuan yang besarnya bervariasi per tahun dan per triwulan. Namun yang jelas, rumah tangga akan diberi bantuan minimal Rp 600 ribu dan maksimal Rp 2,2 juta. Harry Azhar Aziz menilai perlu ada evaluasi program keluarga harapan yang menyalurkan dana Rp 1,8 triliun untuk 1,5 juta keluarga miskin karena dinilai belum menjadi solusi untuk mengentaskan masyarakat miskin. Ia mengatakan, sampai sekarang belum ada evaluasi program itu apakah pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Menurut Harry, kelemahan dari PKH adalah proporsi dari bantuan itu diberikan relatif sama antara satu wilayah dan wilayah lainnya, padahal seharusnya diprioritaskan sesuai konsentrasi angka kemiskinan di daerah. Alokasi dana untuk wilayah Jawa harusnya berbeda dengan Papua. Tapi nyatanya, dana itu diberikan relatif sama pada masing-masing daerah, ujarnya. Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pihak tidak mencurigai pemberian PKH yang merupakan bantuan langsung tunai (BLT) bersyarat kepada 1,2 juta keluarga miskin di Indonesia sebagai bentuk kampanye menjelang Pemilihan Umum 2014. Menurut Hatta, BLT bersyarat itu merupakan program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi, apa salahnya kalau ada masyarakat yang perlu dibantu, toh bersyarat, katanya. Pemerintah, menurut dia, berniat membantu masyarakatnya yang membutuhkan sehingga hendaknya tidak dicurigai sebagai bentuk kegiatan politik menjelang Pemilu 2014. Masa pemerintah bantu rakyatnya dicurigai, ujarnya. Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 20 Januari 2012 mengumumkan sekitar 1,2 juta keluarga dari 30 juta masyarakat termiskin di Indonesia berhak menerima BLT bersyarat yang bernilai Rp 1,3 juta hingga Rp 2,2 juta per tahun. Masyarakat yang menerima BLT bersyarat dalam program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat meningkat hingga 3 juta jiwa pada 2014. PKH berbeda dari BLT yang telah diberlakukan oleh pemerintah. BLT bersyarat hanya diberikan kepada keluarga yang masuk kategori PKH dengan mempertimbangkan kondisi tertentu seperti keluarga tersebut masih memiliki anak balita hingga anak usia sekolah dan ketika sakit membawa anaknya berobat ke puskesmas. (Tri Handayani/Andrian/Antara) Tidak hanya menyalahi aturan, DPR meminta dana bansos juga dinilai sarat dengan kepentingan politis. Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika menilai, alokasi dana bansos ke DPR untuk daerah pemilihan mereka akan berimbas pada keinginan wakil rakyat itu menghabiskannya untuk kepentingan partai maupun pribadi. Pengalaman yang sudah-sudah dana yang dimiliki DPR digunakan untuk kepentingan partai maupun pribadi, ini tentu kental sekali nuansa politisnya. Termasuk untuk keperluan pemilihan kepala daerah, bukan hanya untuk DPR pusat, tambah Erani. Herman Khaeron Akui Minta Rp4,3 Triliun Jatah Bansos. Komisi IV DPR yang yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan meminta jatah 50 persen atau sebesar Rp4,33 triliun dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Pertanian. DPR beralasan jatah itu akan digunakan DPR untuk mengakomodir aspirasi daerah. Keinginan DPR untuk mendapatkan jatah 50 persen atau Rp4,3 triliun dari Rp8,667 triliun dana bansos itu tertuang dalam kesimpulan rapat dengar pendapat antara eselon 1 Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR, Kamis(19/1) lalu. Permintaan jatah dana bansos itu diakui Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron. DPR meminta agar 50 anggaran bantuan sosial atau bantuan langsung masyarakat (BLM) yang selama ini dialokasikan Kementerian Pertanian, disalurkan melalui aspirasi masyarakat yang masuk ke komisi tersebut. Kementan Siap Berikan 50 Persen Dana Bansos ke DPR. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan tidak mempermasalahkan permintaan 50 persen dana bansos tersebut. Bahkan, Kementan memberikan sinyal persetujuan dana bansos diambil 50 persen DPR. Prinsipnya niat baik . kalau untuk mempertajam bansos itu ya tidak apa-apa. Tidak masalah, ini bisa kitaakomodir kalau prinsipnya baik, kata Rusman ketika ditemui, Senin (23/1). Meski akan dialokasikan 50 persen ke DPR, Rusman menyebut dana bansos tersebut seluruhnya tetap berada di Kementerian Pertanian. Rusman bahkan menilai DPR kemungkinan lebih mengetahui persoalan di lapangan, karena sering kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Ini Beberapa Program Bansos yang Diminta Komisi IV DPR. Adapun beberapa program bansos yang diminta Komisi IV DPR, yakni bantuan untuk LM3 (lembaga mandiri mengakar di masyarakat), program usaha agribisnis perdesaan (PUAP), unit pengolah pupuk organik (UPPO), bantuan alat mesin pertanian (Alisntan), dan sarjana membangun desa (SMD). Pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran bansos sepenuhnya dilaksanakan Kementan, tanpa melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi IV DPR. Pada tahun ini . pemerintah merencanakan memberikan bansos untuk program PUAP dengan sasaran 7.000 gabungan kelompok tani (Gapoktan), LM3 dengan sasaran 475 kelompok LM3 dan SMD 602 kelompok. Anggaran Kementan 2012 yakni sebesar Rp17,83 triliun terdiri dari belanja pegawai Rp1,18 triliun, belanja barang operasional Rp0,4 triliun, belanja barang nonoperasional Rp6,75 triliun, belanja modal operasional Rp434,7 miliar, belanja modal nonoperasional Rp0,8 triliun dan belanja bantuan sosial Rp8,67 triliun atau 48,6. Rofi Munawar Berkilah Dana Bansos Usulan Arus Bawah. Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar menilai DPR hanya menawarkan persentase pembagian dan bansos tersebut. Ia menyebut dana bansos tetap berada di Kementan bukan di DPR. Permintaan itu datang saat kita reses kemarin, ada beberapa wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dari Kementan. Karena itu kita usulkan ada pembagian, dana tetap dimiliki Kementan karena mereka yang memerifikasi dan meminalisasi bansos itu, katanya. Ia menolak jika permintaan 50 persen dana bansos Kementan tersebut salah satu cara meraup uang dari Kementan. Menurutnya, pembagian itu merupakan usulan dan permintaan arus bawah yang tidak mendapatkan perhatian atau kurang mendapatkan bantuan. Ahmad Erani Yustika Nilai DPR Langgar Hukum Ambil Jatah Banso. Komisi IV DPR meminta jatah dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Pertanian hingga 50 persen dari total anggaran Rp8,667 triliun. Pengamat menilai langkah DPR tersebut menyalahi hukum lantaran belum ada aturan untuk pembagian dana pemerintah kepada DPR. Selama belum ada regulasinya, maka jatah yang diminta DPR itu menyalahi hukum. Saya pikir sampai kini belum ada payung hukumnya, kata pengamat ekonomi dari Institute for Development Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (23/1). Erani mengingatkan, sebelumnya DPR juga berupaya mendapatkan jatah dari pemerintah berupa dana aspirasi. Namun, rencana tersebut dibatalkan lantaran desakan dari rakyat agar tidak dialokasikan ke DPR. Selain itu, Erani menilai DPR tidak dapat begitu saja meminta jatah yang masuk dalam anggaran pemerintah pusat. Terlebih, anggaran tersebut digunakan untuk program bantuan sosial bagi masyarakat. Meski begitu, Erani mengakui DPR bisa saja berdalih lebih mengetahui penyaluran dana bansos karena berasal dari daerah pemilihannya. Kita hanya mengusulkan, keputusannya tetap di pemerintah, tutupnya. Iberamsjah Nilai DPR Minta Dana Bansos Modus Keruk Uang Negara. Permintaan Komisi IV DPR atas jatah 50 persen atau sebesar Rp4,33 triliun dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Pertanian dinilai untuk kepentingan pencitraan dan pengerukan uang negara. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, Minggu (23/1). Itu jelas modus untuk kembali mengeruk uang negara, dan modus pencitraan. Seolah-olah menjadi pahlawan dengan menyalurkan dana sendiri ke rakyat, padahal dilarang untuk itu, ujarnya. (berbagai sumber/ transaktual) Foto. dok. pribadi MENGUTIP perkataan Charles Demontesquie, suatu negara akan hancur ketika kekuasaan legislatif lebih brengsek dan semena-mena dibandingkan kekuasaan eksekutif. Dari sini kita akan melihat satu sisi penekanan terhadap perkataaan Charles yang tertuju terhadap legislatif yang kita korelasikan terhadap dinamika di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap legislatif kian hari kian arogan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat bahkan kekuasaannya semakin parah dibandingkan dengan eksekutif. Mereka menggunakan kekuasaan atas penderitaan rakyat namun jauh dari persoalan kerakyatan. Padahal, kalau kita ingat, DPR adalah sebuah institusi yang timbul dari rakyat, Namun apa daya, kekuasaannya yang dipertontonakan untuk kita sungguh tak membuat rakyat menjadi sejahtera, melainkan rakyat kian sengsara. Dari berbagai perilaku individual maupun institusional, sepertinya mereka telah kehilangan arah kompas yang mereka gunakan, sehingga di manapun arah yang ditunjukkan kompas tersebut selalu tidak tepat. Seharusnya, arah kompas tersebut mengarahkan DPR untuk mempergunakan jabatannya bagi kepentingan rakyat, tapi kian hari perilaku berengsek itu makin menjadi-jadi. Sungguh ironis bukan negeri ini yang mempunyai wakil rakyat semacam itu Kalian pasti ingat beberapa tingkah laku DPR yang jauh dari harapan rakyat, bahkan melukai hati rakyat. Misalnya, korupsi yang dilakukan para wakil rakyat dalam pembangunan gedung DPR yang menelan Rp1,1 triliun. Syukurlah, proyek tersebut tidak jadi, karena rakyat yang menginginkan dan mengingatkan. Kemudian, studi banding para dewan ke beberapa belahan dunia. Bukannya mendatangkan manfaat, hasil dari studi banding tersebut ujung-ujunganya hanya bisa menyengsarakan rakyat. Apakah hal demikian yang diminta rakyat untuk DPR Di akhir pekan ini kita di kagetkan atas kabar yang menyedihkan dan mencederai hati rakyat, yaitu adanya renovasi berbagai fasilitas pembangunan gedung parkir, toilet, pengadaan kalender, pengharum ruangan, hingga suplai obat multivitamin untuk para anggota. Bahkan, untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR pun diberitakan di semua media cetak maupun eleketronik dianggarkan sebesar Rp20 miliar. Padahal gedungnya terbilang masih baik, dibandingkan dengan keadaan rakyat yang belum ditata dengan baik Sungguh gila bukan Pertayaan berikutnya, pantaskah kita memandang DPR hari ini sebagai wakil rakyat atau bahkan lebih pantas kalau DPR disebut sebagai sang penderita rakyat Di benak kita, pasti semua sepakat bahwa DPR kali ini memang sering menderitakan. Mengapa demikian Karena saat kampaye diadakan, janji mereka nanti akan mendengarkan suara rakyat, mengawal aspirasi rakyat, menjalankan amanah untuk rakyat. Namun, setelah mereka terpilih, semua yang mereka bunyikan hanya tinggal janji. Keadaan rakyat berada di nomor terakhir. Aspirasi rakyat dimarginalkan oleh kelezatan fasiltas yang serba wah. Sudah saatnya keadilan harus ditegakkan. Biar pun suara rakyat sering tidak dengar oleh DPR namun rakyat harus kembali mengingatkan DPR dan meminta keadilan. Penggunaan dana sebesar Rp20 miliar untuk merenovasi Banggar DPR yang di pertontonkan kepada kita sungguh dinilai tidak pas. Jika anggaran tersebut benar-benar diwujudkan, maka para wakil rakyat tersebut sungguh tidak mempunyai kepekaan sosial. Mereka tidak punya kemampuan untuk memahami situasi kebatinan masyarakat. Ingat, kesuksesan wakil rakyat bukan ditentukan dengan membangun fasilitas mewah dan nyaman yang hanya berguna untuk diri mereka sendiri. Rakyat butuh wakil rakyat yang responsif atas derita rakyat. Sudah seharusnya para wakil rakyat ini kembali pada tugasnya, yaitu tanggap untuk berinteraksi terhadap rakyat dan mempergunakan kekuasaanya untuk kebutuhan rakyatnya. Kalau mau negara ini tetap jaya dan tetap terbangun dengan kokoh, maka perlu didukung oleh peran legilatif yang notabene-nya adalah wakil rakyat. Nanang Qosim Mahasiswa Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Aktivis Peduli Rakyat (//rhs) Foto. dok. pribadi PERBAIKAN kinerja dan reformasi parlemen. Dua tuntutan itu agaknya paling tepat dialamatkan ke DPR. Ini menyusul 8220prestasi negatif8221 kinerja parlemen dalam menyusun, mengesahkan dan membuat undang-undang pro rakyat. Apalagi belakangan kondisi ini diperburuk dengan anjloknya pamor dewan karena pemborosan anggaran yang terus terjadi. Ketika hampir 30 juta rakyat masih dilanda kemiskinan, DPR sibuk menguras anggaran negara. Kondisi ini sangat kontras dengan anggota DPR 2009-2014 yang banyak dikuasai intelektual muda dan berpendidikan tinggi. Berdasarkan data, sebanyak 90,6 persen berpendidikan sarjana, 41 persen berlabel master dan doktor. Dari segi usia, mereka dapat dikatakan produktif, yaitu 20-25 tahun dan 56,7 persen wajah baru. Artinya, seharusnya ada prestasi positif atas kompetensi dan usia mereka yang masih produktif berkarya. Apa mau dikata, harapan itu masih jauh panggang dari api. Berdasarkan Prolegnas 2010-2014, dari 248 RUU yang masuk daftar, sebanyak 165 (66,53 persen) merupakan usulan pemerintah. Sementara RUU yang merupakan inisiatif DPR hanya 83 (33,47 persen). Pemerintah mengambil jatah dua pertiga, sedangkan DPR hanya sepertiga. Repotnya, mengutip data Formappi sepanjang 2011, dari total 93 UU yang ditargetkan, hanya 21 UU yang berhasil diselesaikan DPR. Itu artinya, cuma 14 persen dari UU yang ditargetkan. Belum lagi, dari sisi kualitas produk, banyak sekali UU yang mereka buat kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fakta ini merupakan cermin masih buruknya kualitas parlemen menghasilkan UU sehingga banyak ditolak oleh rakyat Indonesia. ironisnya, meski sudah mendapatkan tekanan memperbaiki citra, DPR masih terjebak Kebiasaan hedonistik dalam awal kiprahnya di 2012. Citra sebagai anggota yang mengklaim sebagai alat perjuangan masyarakat menjadi dipertanyakan. Masyarakat jadi berpikir, apakah gedung DPR masih menjadi rumah rakyat padahal banyak aspirasi rakyat yang diacuhkan Mereka pun bertanya, apakah masih layak label 8220wakil rakyat8221 disandangkan kepada anggota DPR Sedangkan, mereka malas mendengarkan keluhan rakyat supaya anggaran berpihak pro rakyat, bukan didominasi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kondisi itu membuat rakyat kesal, sebab hal tersebut menjadi tanda anggota DPR tidak peka penderitaan rakyat. Belum selesai perbaikan citra kembali kenakalan dipamerkan anggota DPR, secara mengejutkan Sekretariat jenderal (Setjen) DPR melakukan manipulasi anggaran. Banyak anggaran fantastis untuk keperluan 8220mempercantik diri8221 yang menelan uang miliaran rupiah. Apa yang dibeli Pewangi ruangan saja menghabiskan Rp1,59 miliar. Bahkan, demi kepuasan citra, wajah ketua DPR masuk kalender dengan anggaran Rp1,3 miliar. Lebih parahnya, untuk membeli kursi harus mengimpor dari Jerman dan menelan anggaran Rp4,3 miliar. Pemborosan anggaran adalah penyakit. Untuk itu ada beberapa tugas DPR ke depan untuk meghentikan budaya negatf ini. Pertama, mengundang KPK dan BPK mengaudit anggaran DPR. Jangan sampai mafia anggaran terus berkeliaran. Pemecatan Sekjen DPR, Nining indra Saleh bukan sebuah solusi jika anggota DPR gagal 8220merefleksikan8221 diri dan kinerjanya. Dalam titik ini, KPK diharapkan tegas mengusut aliran dana dan dugaan mark up anggaran dalam renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) dan anggaran lainnya yang sudah disusun Kesekjenan DPR. Kedua, lebih serius merasakan penderitaan rakyat dengan terus bekerja keras menyelesaikan UU yang diharapkan publik dapat cepat terselesaikan. Sampai saat ini, UU KPK, UU Perbukuan, UU Perguruan Tinggi, dan UU Keamanan Nasional masih mengambang. Pihak DPR masih belum menunjukkan perkembangan signifikan atas rencana prolegnas dari UU yang ditargetkan selesai. DPR terlalu sibuk mengurus perang 8220ikan8221 daripada mengurus produk legislasi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, mengadakan reformasi parlemen. Masyarakat perlu diberikan paradigma baru tentang DPR di mana salah satu caranya, DPR mau menyerap serius aspirasi masyarakat. Selama ini, sudah sering terdengar berbagai kasus kekerasan, seperti Bima dan Mesuji. Konflik tanah antara warga dan aparat keamanan terus terjadi, tapi tidak ada upaya serius melakukan reformasi agraria. Kita sebagai anak bangsa sangat berharap DPR kembali mengembalikan peran dan jati dirinya sebagai wakil rakyat. Tak usah hidup bermegah-megahan karena gedung parlemen adalah rumah rakyat, bukan rumah kepentingan atau kelompok tertentu. Jangan jadikan ongkos demokrasi semakin mahal dengan membuat rakyat semakin muak melihat kepongahan dan sikap hura-hura anggota DPR. Jika masih tak mau mendengar suara rakyat, bersiaplah rakyat berteriak 8220DPR bukan Rumah Rakyat8221 Inggar Saputra Mahasiswa Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) (//rhs) Pemilu presiden di Amerika Serikat (AS) sudah mulai menghangat. Publik sekarang menunggu siapa yang akan menjadi penantang Barack Obama yang masih dijagokan Partai Demokrat. Partai Republik yang menjadi penantangnya saat ini masih melakukan seleksi antar kandidat sebelum nantinya dijadikan calon presiden dipentas nasional. Seperti yang diberitakan VOANews (22/01), Gingrich Menangkan Pemilu Pendahuluan di South Carolina. bahwa saat ini tinggal mengerucut dua nama yaitu Mantan anggota Kongres Newt Gingrich dan Mantan Gubernur Massachusetts Mitt Romney. Siapakah yang akan menang, menunggu konvensi Partai Republik, suara rakyat AS yang akan menentukan. Pemilihan calon presiden Amerika sangatlah penting. Karena itu menyangkut figur yang memimpin masa depan dan nasib tidak saja negara dan bangsa Amerika tetapi juga dunia, maka perlu diseleksi secara ketat agar memperoleh presiden yang terbaik. Pemilu presiden di Amerika dalam persiapannya memakan waktu dua tahun. Pada tahap awal masing-masing kandidat presiden membentuk komite khusus yang tugasnya mempelajari peta perpolitikan AS selain itu bertugas untuk menggalang dana karena memang memerlukan biaya politik yang cukup besar. Tidak hanya orang partai saja yang bisa menjadi kandidat, orang luar pun bisa mengajukan diri seperti Bill Clinton. Tapi biasanya para kandidat merupakan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan area publik, seperti pernah dan sedang menjabat gubernur, anggota kongres (senat atau DPR). Dari pengalaman selama menjabat itu akan diketahui rekam jejak ( track record ) yang pernah dilakukannya untuk dijadikan pertimbangan para pemilih. Setelah itu pemerintah mengadakan pemilihan pendahuluan ( primary ) yang tujuannya memilih calon presiden (capres) dan delegasi untuk konvensi partai. Selain itu biasanya juga diadakan Kaukus, yaitu semacam pertemuan di daerah pemilihan yang diadakan kelompok sipil seperti kelompok media, LSM, dan kelompok yang lain. Khusus kaukus hanya dilaksanakan oleh 12 negara bagian. Selanjutnya digelarlah konvensi partai yang bertujuan memilih capres yang akan bertarung di pentas nasional. Dalam konvensi masing-masing calon memaparkan visi, misi, program yang akan dilakukan jika menjadi presiden nanti. Selain itu diadakan debat antar kandidat yang menyangkut banyak hal, masalah politik, urusan luar negeri, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain. Setelah itu para delegasi memilih satu kandidat untuk dijadikan capres yang mewakili partai untuk maju pada pemilu presiden. Dalam pemilihan capres partai politik sebagai kendaraannya benar-benar memperhatikan suara rakyat, jika tidak ingin ditinggalkan para pemilih. Bisa saja partai tidak memperhatikan suara rakyat. tetapi ada 8220ban serep8221 untuk mengakomodir itu semua yaitu melalui jalur non partai (calon independen). Dari proses pemilihan capres di AS tersebut ada beberapa manfaat yang di petik diantaranya: Kandidat berasal dari arus bawah Bahwa pemimpin seyogyanya berasal dari aspirasi rakyat ( bottom up ) dan tidak dominan dari kalangan elit ( top down ), maka rakyatlah yang patut mengajukan calon pemimpinnya itu. Sebagai rakyat yang mampu dan memenuhi syarat diharapkan maju untuk mengajukan diri sebagai calon, yang kemudian rakyat jualah yang menyeleksinya. Proses pemilihan capres di AS cukup panjang, semua tahapan melibatkan rakyat baik langsung maupun tidak langsung. Dan melalui berbagai proses inilah esensi dari demokrasi sesungguhnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menghasilkan capres yang berkualitas Proses pemilihan capres di Amerika memang cukup panjang, mahal, dan melelahkan. Tetapi hasilnya cukup memuaskan dengan didapatkan capres yang tidak saja unggul dalam kuantitas dukungan rakyat tetapi juga figur berkualitas. Semua telah melalui uji publik yang begitu ketat, mulai dari kampanye sampai debat antar kandidat. Bagi rakyat Amerika yang rasional dan kesadaran politiknya cukup tinggi lebih mengedepankan konten paparan visi dan misi dibandingkan dengan melihat figur. Semua dipaparkan secara lugas yang nantinya tinggal menagih janji seperti apa yang pernah diucapkannya dahulu. Terciptanya budaya kompetisi yang sehat dan adil ( fair ) Jadi presiden Amerika cuma satu, untuk itu diperlukan kompetisi yang yang sehat dan adil. Sebelum menjadi presiden bahkan menjadi calon pun melalui poses yang sangat ketat. Para kandidat memaparkan visi misinya untuk dapat meraih suara dari rakyat. Ada yang menang dan ada pula yang kalah. Karena secara sehat dan adil bagi yang kalah tidaklah menjadi persoalan yang berarti karena memang sudah menjadi konsekwensi. Maka tidak heranlah para kandidat itu menunjukkan sikap kenegarawanannya baik yang kalah apalagi yang menang. Bagaimana dengan Indonesia. Walaupun sama-sama menyandang sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, ada perbedaan tetapi tidaklah terlalu mencolok. Jika di Amerika sudah benar-benar dewasa dalam berdemokrasi baik pemerintah maupun rakyatnya. Di Indonesia baru tahap belajar dan mencari bentuk yang baku, paling tidak dalam proses akil balig dalam berdemokrasi. Sayang even konvensi Partai Golkar 2004 ini hanya menjadi catatan sejarah Pada 2004 Partai Golkar membuat sejarah dengan mengadakan konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan diusung Partai Golkar. Pemenangnya pada waktu itu adalah Wiranto yang mengalahkan sang ketua umum Akbar Tanjung. Sayang momen yang bagus ini tidak berlanjut pada pemilu berikutnya. Capres yang diusung tidak melibatkan suara rakyat, para elit hanya mengandalkan kebulatan tekat yang dipaksakan dan polling yang diragukan kredibilitasnya. Hal ini juga berkenaan dengan sistem kenegaraan yang berlaku. Dalam kontitusi sudah jelas memakai sistem presidensial tetapi dalam prakteknya justru cenderung seperti sistem parlementer karena memang UU Pemilu tidak secara tegas mengarah pada sistem presidensial. Dalam sistem presidensial jumlah partai politik seharusnya tidak banyak, dan penguatan fungsi partai sebagai penampung aspirasi rakyat. Selama ini calon presiden tidak berasal dari usulan arus bawah tetapi ditentukan dari elit partai. Maka tidak heran calon yang diusung partai adalah ketua umumnya atau ketua dewan pembinanya. Calon dari non partai (jalur independen) jelas tertutup karena memang tidak sesuai dengan ketentuan UUD 45. Peranan partai dan elit di dalamnya begitu kuat dan dominan. Maka biasanya calon yang merasa mampu menjadi presiden akan berusaha menjadi elit partai dengan menjadi ketua umum di partai yang ada atau dengan mendirikan partai baru. Pembahasan RUU Pemilu yang merupakan revisi UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sedang bergulir. Berbagai hal mulai dibicarakan di kalangan Komisi II, Pansus RUU Pemilu DPR dan Pemerintah. Di antaranya tentang parliamentary threshold (PT), alokasi kursi, daerah pemilihan (dapil), dan sistem pemilu. Poin-poin ini seolah-olah merupakan hal yang paling penting dalam pembahasan RUU Pemilu. Padahal kalau dicek lebih jauh apa pun keputusan terkait PT, alokasi kursi, dapil, dan sistem pemilu tidak akan meminimalisasi kecurangan pemilu yang mewarnai pemilupemilu sebelumnya terutama pada Pemilu 2009. Perdebatan yang mengemuka mengenai revisi UU Pemilu sebenarnya tak lebih dari pertarungan antara fraksi besar dan fraksi kecil atau fraksi partai sekuler yang akan menyingkirkan faksi partai berbasis Islam di DPR. Fraksifraksi besar ingin menekan dan menghadang agar fraksi-fraksi yang dukungan suaranya di bawah 5 tidak masuk parlemen. Manuver fraksi besar itu tentu tidak sehat. Pada Pemilu 2009 perolehan suara partai politik berbasis agama (Islam) itu memang di sekitar 5.Pertanyaannya, apa jadinya kalau di sebuah negara demokrasi di Indonesia ini di mana jumlah penduduknya seluruhnya adalah penduduk yang beragama dan agama mayoritas adalah Islam jika di parlemennya sama sekali tidak ada fraksi partai politik berbasis agama (Islam) yang mewakilinya Padahal Indonesia sebagai negara demokrasi harus menjadikan agama dan Pancasila sebagai basis kekuatan moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai catatan sejarah bangsa Indonesia, sejak negeri ini berdiri yaitu sejak Pemilu 1955, parpol berbasis agama selalu berperan. Pada pemilu pertama ini parpol yang berperan signifikan di antaranya adalah parpol berbasis agama (Islam tradisional, Islam moderat, dan Kristen).Walaupun juga ikut berperan parpol sekuler (Marhaen, sosialis, nasional militan) begitu juga pada pemilu-pemilu berikutnya. Maka jika RUU Pemilu yang sedang dibahas untuk persiapan Pemilu 2014 yang akan datang terjadi sebuah peristiwa tersingkirnya parpol berbasis agama dari parlemen adalah sebuah goresan sejarah yang membuat penghuni Senayan menjadi sepenuhnya dikuasai parpol sekuler. Ketentuan mengenai masalah PT, misalnya,5 atau 3, atau 2,5, apakah ini akan mengurangi kecurangan pemilu Saya kira tidak. PT itu sendiri tidak ada hubungannya dengan meningkatkan legitimasi keterpilihan seorang anggota dewan. Maka sudah tepatkah wacana PT dinaikkan jadi 5 Adapun argumen bahwa ketentuan PT ini diberlakukan untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik dan memperkecil jumlah fraksi di DPR, ini jelas sangat keliru. PT jelasjelas tak ada hubungannya dengan penyederhanaan parpol. Ketentuan soal parpol sudah diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan segala aturan yang memperketat pendirian sebuah parpol. Ketentuan mengenai memperkecil jumlah fraksi di DPR itu mekanismenya bukan lewat UU Pemilu, melainkan cukup diatur dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD misalnya dengan membuat aturan minimal jumlah anggota dalam satu fraksi sehingga fraksi di DPR menjadi lebih sederhana. Penerapan PT pada Pemilu 2009 justru menimbulkan masalah yang mengakibatkan hilangnya sekitar 18 juta suara yang merupakan perolehan suara partai politik nonparlemen. Hilangnya suara ini sudah mencederai sistem proporsional (disproporsional) yang juga inkonstitusional karena ketentuan UUD 1945 yang menjamin kedaulatan rakyat dan persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan menjadi diabaikan. Poin berikutnya yang juga krusial adalah alokasi kursi dan daerah pemilihan, dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) DPR mengusulkan alokasi kursi 3-10 untuk setiap dapil berbeda dengan DIM pemerintah yang mengusulkan alokasi kursi 3-6 per dapil. Sekalipun DPR dalam DIM-nya sudah memuat alokasi kursi 3-10, wacana yang berkembang tiap fraksi mengusulkan alokasi yang berbeda. Sebagian mewacanakan memperkecil dapil agar hubungan konstituen lebih dekat dengan wakilnya. Ini pun jelas keliru karena kedekatan konstituen dengan wakilnya tidaklah hanya diperuntukkan pada perwakilan DPR RI, tapi juga ada yang diperuntukkan pada DPRD. Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kepemimpinan sudah dibagi habis mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, pada tingkat kabupaten/ kota ada DPRD kabupaten/ kota dan bupati/wali kota, tingkat provinsi ada gubernur dan DPRD provinsi, dan tingkat pusat ada presiden dan DPR RI. Kepemimpinan tiap tingkatan tersebut itu tentu representasi dari konstituen di setiap tingkatan yang punya kedekatan hubungan antara konstituen dan wakil secara proximity (kedekatan daerah), namun hubungan itu secara kualitas tetap harus ditingkatkan. Memperkecil alokasi kursi DPR dalam pembahasan RUU Pemilu ini juga akan menimbulkan disproporsional yang mengarah pada inkonstitusional. Dalam sistem proporsional, salah satu sifatnya adalah menonjolkan representasi/keterwakilan yakni dukungan suara atau jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi dalam jumlah yang representatif. Alokasi kursi yang kecil maka daerah pemilihan semakin banyak sehingga kecamatan pun menjadi representasi kursi untuk DPR RI sehingga akan terjadi under representation amp over representation. Alokasi kursi bahkan semakin kecil yang berdampak pada semakin banyak dapil ini pun akan menimbulkan pemborosan anggaran pemilu yang merugikan masyarakat pemilih. Bertambah dapil maka bertambah pula jenis surat suara yang sudah pasti memakan biaya yang tidak sedikit. Dapat disimpulkan bahwa poin-poin krusial tentang hal yang diperdebatkan dalam RUU Pemilu ini jauh dari upaya mengurangi tingkat kecurangan seperti yang terjadi pada Pemilu 2009. Sebaiknya pembahasan RUU Pemilu lebih banyak mengedepankan kepentingan pemilih, persoalan logistik agar efisien dan efektif, dan pemilu yang jujur dan adil yang bebas dari kecurangan. Sumber: Seputar Indonesia, 20 Januari 2012 Hubungan erat Lippo Group dengan Partai Demokrat AS (Bill Clinton dan Hillary) Tweet from ratuadil ----------------------------- ratuadil: Saya akan twit soal hubungan erat Lippo Group dengan Partai Demokrat AS (Bill Clinton dan Hillary). Story berikut ini didasarkan pada data-data yang saya peroleh ketika saya bekerja pada perusahaan intelijen swasta yang berbasis di Dubai Hubungan erat antara grup Lippo dengan Partai Demokrat AS bermula dari tahun 1976 James Riady, anak Mochtar Riady si bos Lippo, berangkat ke New York untuk bekerja di Irving Trust Banking Company di tahun 1975. Tak lama, James Riady pindah ke Little Rock, Arkansas (kota kelahiran Bill Clinton) di tahun 1976 Di Arkansas, James Riady bersama Jack Steven mendirikan Worthen Bank dengan modal awal US 20 juta. Jack Steven, yang disebut-sebut sebagai Godfathernya Arkansas ini adalah rekan dekat Mochtar Riady. Melalui Jack Steven inilah, James Riady bisa kenalan sama Jimmy Carter, Bill Clinton dan sebagainya. Pada tahun 1984, James Riady ditunjuk Jack Steven menjadi Direktur Utama Worthen Bank. James Riady pun lalu menunjuk Hillary Clinton sebagai pengacara Worthen Bank. Disinilah hubungan James Riady dengan pasutri Clinton merapat Pada tahun 1990an, Bill Clinton menyatakan kepada James Riady kalau ia berencana maju ke pemilu presiden AS. James Riady pun memberitakan kabar tersebut kepada ayahnya, Mochtar Riady. Mochtar Riady pun langsung memerintahkan James Riady partisipasi aktif dalam kampanye Bill Clinton. Tak cuma James Riady, seluruh anggota dan jaringan yang dimiliki Lippo Group pun dikerahkan untuk membantu kampanye Bill Clinton Kenapa Mochtar Riady melakukan ini Mochtar Riady melihat bahwa agenda demokrasi AS sedang naik daun. Apalagi RRC baru saja digoyang oleh peristiwa Tiananmen 1989. Bagi Mochtar Riady, kedatangan pasukan Demokrasi tak bisa dihadang, tetapi harus digandeng. Itulah sebabnya, Mochtar mengerahkan seluruh anggota keluarga dan relasi bisnisnya untuk partisipasi dalam kampanye Bill Clinton Pemetaan secara umum, ada 2 jalur yang ditempuh Mochtar untuk menyokong kampanye Bill Clinton. Pertama, anggota keluarga dan relasi grup Lippo. Saya sebut disini sebagai Lippo Line. Kedua, anggota keluarga dan relasi grup Sioeng atau yang saya sebut sebagai Sioeng Line Lippo Line dipimpin James Riady, sedangkan Sioeng Line dipimpin Ted Sioen. Ted Sioeng adalah pemilik sejumlah koran berbahasa Mandarin di AS dan Asia, termasuk Indonesia. Koran berbahasa Mandarin milik Ted Sioeng di Indonesia adalah Nasional News. Nasional News dimiliki Ted Sioeng bersama Siti Hartati Murdaya, A Guan (Artha Graha), Thahir (Mayapada) dan pengusaha Tionghoa lainnya Kembali ke LippoGate, bentuk sokongan James Riady dan Ted Sioeng pada Bill Clinton - Al Gore adalah pengumpulan dana kampanye. Jadi setiap Bill Clinton - Al Gore kampanye cari dana, James Riady duduk di sebelah Clinton, Ted Sioeng duduk di sebelah Al Gore. Fokus dari tim pengumpulan dana kampanye Clinton - Al Gore yang ditangani James Riady dan Ted Sioeng adalah dari pengusaha2 Asia Berapa hayo jumlah dana kampanye Clinton - Al Gore yang berhasil dikumpulkan James Riady dan Ted Sioeng. jumlahnya dana yang dikumpulkan James Riady - Ted Sioeng untuk Clinton - Al Gore mencapai US 7,5 juta James Riady (Lippo) dan Ted Sioeng sukses menggaet pengusaha2 Asia untuk memberikan donasi ke Clinton. Dan banyak sekali pengusaha Tionghoa Indonesia yang ikut sumbang dana ke Clinton melalui Lippo dan Sioeng. Sebut saja, Salim (Indofood), Eka Tjipta (Sinarmas), Murdaya Poo (Berca), A Guan (Artha Graha), Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas) dsb, Dan semua dana disetor ke rekening-rekening yang dibuka oleh Lippo dan diterbangkan ke AS melalui markas besar Lippo di Hong Kong Lebih dari 40 nama orang2nya grup Lippo dan Sioeng terlibat dalam panitia pendanaan kampanye Bill Clinton. Mayapada Grup, milik Thahir (Menantu Mochtar Riady) ikutan aktif dalam kepanitiaan dana kampanye Clinton. Jane Dewi Thahir, anak bos Mayapada ini juga ikutan menjadi tokoh kunci. Arief Wiriadinata dan Soraya Wiriadinata (anak Hasyim Ning, salah satu pemegang saham Lippo) juga partisipasi aktif di LippoGate Note. Hasyim Ning adalah bekas pemilik Bank Perniagaan yang kemudian dibeli Mochtar Riady untuk dijadikan Lippo Bank Petinggi2 grup Lippo di Hong Kong dan AS pun membantu full time memuluskan pelolosan dana kampanye Clinton dari Lippo dan Sioeng Loh, kenapa harus diloloskan Karenaa, berdasarkan peraturan pemilu AS, dana kampanye dari individu kepada kandidat capres AS maksimal US 1000/individu. Naah, dalam kasus LippoGate ini, James Riady saja secara pribadi menyumbang US 700.000 John Huang, President Director Lippo Group di AS malah berhasil mengumpulkan dana US 3 juta untuk kampanye Clinton. Malah, usai Clinton memenangkan kursi kepresidenan AS, John Huang duduk terhormat sebagai salah satu penasihat Clinton Suma Ching Hai, pemimpin sekte buddhist Taiwan pun menyumbang US 640.000 ke Clinton Hogen Fukunaga, pimpinan sekte Honohana Sampogyo (Japanesse Cult) pun menyumbang US 500.000 ke Clinton via Lippo dan Sioeng Seperti saya ungkap tadi, total dana yang berhasil dikumpulkan duet Lippo - Sioeng untuk kampanye Clinton mencapai US 7,5 juta Wow. Lantas Lippo dapat apa Secara pribadi dan perusahaan, keluarga Riady dan Lippo Group mendapat jaringan dan keleluasaan berbisnis di AS. Indonesia pun mendapat Keringanan bea impor ke AS pada masa Bill Clinton Kok bisa gitu. Karena para pengusaha Tionghoa di Indonesia ikutan setor dana ke Clinton, maka mereka melobi kemudahan perdagangan, Tak cuma Indonesia lho, RRC pun ikutan memperoleh kemudahan impor produk-produk RRC ke AS semasa Clinton Eits, tunggu dulu. Kok RRC ikutan menanggok keuntungan dari skema ini Karenaa, Ted Sioeng adalah pengusaha yang sebetulnya agen RRC untuk mendorong perluasan perdagangan RRC ke AS dan Asia. Jadi setelah peristiwa Tiananmen 1989, Deng Xiao Ping sadar bahwa melawan kapitalisme barat tidak semudah itu, harus menggunakan muslihat Kalau diperhatikan dengan seksama, sejak awal 1990an, pertumbuhan jaringan perdagangan RRC meluas sangat cepat. Simply to say, RRC memanggil semua naga dari seluruh perantauan untuk bersatu untuk menyusup ke perekonomian dunia, AS dan Asia khususnya. Dengan kerjasama ini, Lippo pun mendapat kehormatan tidak hanya di AS, tapi juga RRC dan Indonesia. Hasil kerja LippoGate inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa para pengusaha Tionghoa Indonesia mulai eksodus ke pasar global. Sejak tahun 1994, satu per satu para Naga memindahkan markas besar usahanya ke luar negeri Sampoerna dan Salim (Indofood) memindahkan markas besarnya ke Singapura. Lippo memilih migrasi ke Hong Kong. Sinarmas, juga memilih migrasi ke Singapura. Silakan cek sendiri, para Naga ini kebanyakan mengoperasikan seluruh perusahaan induk (holding company) dari Singapura dan Hong Kong. Indonesia hanya menjadi tempat beroperasinya alat-alat produksi, tapi hasil, uang dan keuntungannya semua dibawa ke Singapura dan Hong Kong Lantas, apa dampak migrasi dana-dana para Naga ini bagi Indonesia. Rupiah mengalami pelemahan berturut-turut dan menjadi salah satu pemicu krisis moneter Asia (selain pelemahan Bath) Mbak Tutut, anak Pak Harto sempat meluncurkan gerakan Cinta Rupiah untuk menghambat pelemahan rupiah bertubi2. Sayangnya, semua upaya Mbak Tutut sia2, rupiah terus melorot Dan yang aneh, entah disengaja atau tidak, mendadak Singapura dan Hong Kong membuka kebijakan blanket guarantee. Blanket Guarantee adalah kebijakan bank yang menjamin ganti rugi seluruh deposito nasabah jika bank kolaps. Dan kebetulan, beberapa saat sebelumnya George Soros mengeluarkan ramalan rupiah vs dolar AS akan mencapai Rp 20.000/1 Ramalan Soros membuat pasar forex panik, ditambah inflasi membengkak, penembakan Yun Hap, jadilah rupiah vs dolar AS menyentuh Rp 17.000 Dan jatuhlah Pak Harto. Gedubraak, Perusahaan2 bagus di Indonesia senilai lebih dari Rp 6.000 Triliun atau boleh kita sebut Rp 6 Zilion pun Kolaps Kemanakah para Naga aka pengusaha2 Tinghoa. Tentu alat-alat produksi mereka ikutan bangkrut dan jatuh sahamnya dana sudah mereka selamatkan, diparkir di Singapura, Hong Kong, Australia, AS dan sebagainya. Sebagai catatan, sampai sekarang ribuan Triliun atau Ziliunan dana milik para pengusaha Indonesia diparkir di luar negeri. Maka jangan heran kalau rupiah sulit kembali ke level Rp 2.000an seperti dulu Dan saat Indonesia sedang krisis, apa yang dilakukan Lippo Lippo bersama para Naga lainnya malah sibuk ekspansi di Singapura dan Hong Kong. Aset-aset yang bangkrut akibat krisis pun dikumpulkan di bawah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Nah, selama proses reformasi di Indonesia, Bill Clinton bersama Lippo menyiapkan skema demokratisasi Indonesia Usai Bill Clinton selesai masa jabatan pada tahun 2000, Partai Demokrat AS fokus menyiapkan Partai Demokrat Indonesia Terjadilah deal-deal politik antara para Naga dipimpin grup Lippo untuk ikut dalam proyek pembentukan Partai Demokrat di Indonesia. Dan disepakatilah, seluruh anggota Naga (Sinarmas, Indofood, Lippo, Raja Garuda Mas, Maspion dsb) menjadi donatur utama Partai Demokrat. Tentunya dengan janji perlindungan bisnis para Naga. Maka jangan heran kalau para pengusaha Tionghoa akan dijaga seluruh bisnisnya oleh SBY Masih ingat kasus tunggakan pajak Paulus Tumewu (Ramayana) senilai Rp 2 triliun Sri Mulyani atas perintah SBY memutihkan pajak Paulus. Kemudian tunggakan pajak Indofood senilai Rp 1 triliun plus denda Rp 4 Triliun atau total Rp 5 triliun Itu juga diloloskan oleh Sri Mulyani. Kemudian kasus tunggakan pajak Asian Agri (Sukanto Tanoto) Rp 2,6 Triliun Disetop oleh SBY via Sri Mulyani Sinarmas versus Greenpeace atas illegal logging SBY bela dan pasang badan untuk bela Sinarmas. Kemudian Mochtar Riady yang masuk Daftar Orang Tercela (DOT) Bank Indonesia (BI) kini punya bank lagi bernama Bank Nasional Nobu. Padahal, secara peraturan, orang2 yang masuk DOT Bank Indonesia tidak boleh punya bank hingga 2023. Tapi kenyataannya Mochtar Riady (Lippo) dan Eka Tjipta (Sinarmas) kini sudah punya lagi bank (Mochtar, Bank Nobu)(Eka Tjipta, Bank Sinarmas) Belum lagi soal praktif mafia yang dilakukan oleh Sugianto Kusuma (A Guan) dan Oe Suat Hong (Tommy Winata). Negara tutup mata. Dan jangan lupakan dana milik Budi Sampoerna di Bank century cabang Surabaya senilai Rp 900 miliar. Lobi Sampoerna kepada SBY dan Sri Mulyani berhasil membuat bank Century di bail out. Dan dana Budi Sampoerna Rp 900 Miliar pun aman Nah, pertanyaannya sekarang, kemanakah donasi para Naga akan berpindah jika pamor Partai Demokrat terus menurun Kongres AS telah dimenangkan Partai Republik, sehingga kemungkinan besar akan membuat Partai Demokrat AS kalah di pemilu 2012. Pamor Partai Demokrat di Indonesia pun terus menurun seiring anjloknya popularitas SBY dan kasus2 korupsi internal. Maka, jika Partai Demokrat di Indonesia dan AS akan kalah di pemilu mendatang, pastilah para Naga akan merapat ke si Kuat yang baru Hampir dapat dipastikan akan terjadi peralihan dana besar-besaran pada peta politik di pemilu AS 2012 maupun pemilu RI 2014. Dulu, para Naga berlindung di balik Pak Harto untuk keamanan bisnis. Pak Harto tumbang, para Naga hengkang dan menempatkan loyalitasnya pada kubu Demokrat (AS dan Indonesia) Kini, Demokrat AS dan Indonesia di ufuk cakrawala hendak terbenam. Kemanakah para Naga akan berlindung Apakah pindah kesetiaan pada Golkar Gerindra Hanura PAN PKS Please note, Mayapada group (milik menantu Mochtar Riady), menjadi donatur tetap PPSDMS, program pendidikan milik PKS Apakah kepada PKS para Naga akan berpindah haluan Lets see Atau tetap setia kepada Partai Demokrat Hingga saat ini, para Naga masih menjadi konektor antara SBY, Partai Demokrat dengan Hillary Clinton dan Obama Please Note, dalam setiap kunjungan SBY ke luar negeri, kaki tangan para Naga ikut mengatur protokoler kepresidenan. Pemimpinnya adalah Gandhi Sulistyanto (Tangan kanan Eka Tjipta) yang mengatur protokoler kepresidenan. Kampanye Obama di 2008 kemarin, Lippo (James Riady) masih lho membantu pengumpulan dana kampanye untuk Obama So, kemanakah kesetiaan para Naga di pemilu AS 2012 dan Pemilu Indonesia 2014 Well see Demikian serial twit seputar LippoGate, Kejatuhan Pak Harto hingga hubungan erat para Naga dengan Partai Demokrat AS dan Indonesia Kasus pajak Paulus Tumewu (bos Ramayana) Tweet from ratuadil ----------------------------- ratuadil: Mari mengingat kasus pajak Paulus Tumewu (bos Ramayana) yang kewajiban pajaknya diputihkan oleh Sri Mulyani di 2006-2007. MenolakLupa Bos Ramayana (Paulus Tumewu) itu, kebetulan bagian dari para pemimpin 9 Naga, berhutang pajak Rp 399 miliar (nilai pokok). Jika dihitung dengan denda pajak 4 kali lipat (Rp 1,6 triliun), total kewajiban pajak Paulus Tumewu mencapai Rp 2 Triliun Paulus Tumewu sengaja tidak mengisi SPT Pajak dgn benar untuk memangkas nilai pajaknya dan merugikan negara Rp 399 Miliar. Ketika itu (2006), penyidikan pajak Paulus Tumewu (Bos Ramayana) sudah mencapai level P21 alias siap maju ke pengadilan. Mendadak, Sri Mulyani (Menkeu) mengeluarkan surat sakti yang kemudian menghentikan penyidikan pajak Paulus Tumewu. Alhasil, pada 27 Januari 2007, Kejaksaan Tinggi Jakarta pun menghentikan kasus pajak Paulus Tumewu. Thanks to Sri Mulyani Negara pun kehilangan potensi penerimaan pajak dan denda dari Paulus Tumewu senilai Rp 2 Triliun. Paulus Tumewu pun hanya dikenakan total kewajiban pajak senilai Rp 40 miliar saja. Pertanyaannya, kenapa Sri Mulyani melindungi kasus pajak Paulus Tumewu Dan tahukah kamu, Paulus Tumewu (Bos Ramayana) adalah adik ipar Eddy Tansil si Buronan Rp 1,3 triliun. Dan Paulus Tumewu adalah bagian dari 9 naga yang memang memiliki perjanjian khusus dengan kelompok Demokrat Perjanjian khusus itu adalah 9 Naga support dana ke Partai Demokrat, sebaliknya Demokrat melindungi bisnis 9 Naga. Itulah kenapa Sri Mulyani begitu melindungi bisnis dan sengketa klan 9 Naga seperti pada kasus pajak Paulus Tumewu Sri Mulyani juga telah menolong kasus pajak Asian Agri milik Sukanto Tanoto (Raja Garuda Mas) Dan Sukanto Tanoto yang bernama asli Tan Kang Hoo adalah bagian dari klan 9 Naga. Sukanto Tanoto via Asian Agri memiliki tunggakan pajak senilai Rp 2,6 triliun yang kemudian ditolong Sri Mulyani. Setelah Sukanto Tanoto menghadap SBY pada 2007, semua beres. SRi Mulyani memutihkan pajak Asian Agri Tak hanya itu, Sri Mulyani juga telah menyelamatkan aset-aset milik Budi Sampoerna di Bank Century senilai Rp 900 M. Dari dana nasabah senilai Rp 1 T di Bank Century cabang Surabaya, 90 milik Budi Sampoerna. Ketika Bank Century dalam masalah, Budi Sampoerna minta tolong ke SBY dan Sri Mulyani tentang dana Rp 900 M itu. Alhasil, Sri Mulyani mendesak bail out Bank Century dgn alasan Takut terjadi rush, padahal utk selamatkan dana Budi Sampoerna Dan jangan lupa, pertanyakan alasan pemerintahan SBY kekeh lindungi Sinarmas dalam kasus ilegal logging versus GreenPeace Sri Mulyani amp SBY telah memberikan perlindungan kpd Paulus Tumewu, Sukanto Tanoto, Budi Sampoerna, Eka Tjipta (Sinarmas) Eits, tunggu dulu, masih ada lho hubungan Sri Mulyani, SBY dan 9 Naga Mochtar Riady (Lippo) dan Eka Tjipta (Sinarmas) masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) Bank Indonesia. DOT Bank Indonesia diberikan pada bankir2 yang bikin negara ini hancur pada krisis 1998. Dan berdasarkan aturan, orang2 yang masuk DOT tidak boleh memiliki bank hingga 20 tahun (tahun 2023) . Anehnya, Mochtar Riady kini memiliki lagi bank bernama Bank Nobu, atas seizin pemerintah. Eka Tjipta (Sinarmas) pun memiliki lagi bank Sinarmas setelah mengakuisisi Bank Shinta, seizin pemerintah Heran. Biasa ajah, memang ada perjanjian khusus kok antara Sri Mulyani, SBY dengan 9 Naga Masih ada lagi doong. Indofood milik grup Salim jangan dilupakan. Grup Indofood milik Salim Grup juga punya kasus pajak Rp 1 Triliun, yang juga ditolong SRi Mulyani. Sejak mulai diselidiki, nggak pernah kedengaran lagi tuh kasus pajak Indofood pas jaman Sri Mulyani jadi Menkeu So, sudah berapa Naga tuh yang ditolong kasus pajak dan pengamanan bisnisnya oleh Sri Mulyani Mari kita hitung Paulus Tumewu (Ramayana), Sukanto Tanoto (Asian Agri), Budi Sampoerna (Sampoerna Grup), Eka Tjipta (Sinarmas). Lalu ada Mochtar Riady (Lippo), Keluarga Salim (Indofood), huhuhu. Banyak yah yang ditolong kasus2nya o/h Sri Mulyani Oh iya, jangan lupa grup Artha Graha milik Aguan dan asistennya Tommy Winata. Ditolong oleh Sri Mulyani juga lho. Masih ingat kan kasus penangkapan Erik, analis Bahana Securities gara2 proyeksikan 10 bank dalam keadaan bahaya Masih ingat kan kasus penangkapan Erik, analis Bahana Securities gara2 proyeksikan 10 bank dalam keadaan bahaya. Erik, menganalisa bank Artha Graha, Century dsb dalam keadaan bahaya dan bisa kolaps (Sebelum kasus Century) Tiba2, kepolisian langsung menangkap Erik karena analisanya itu, tentunya atas perintah Tommy Winata. Padahal, 8 bank dari 10 bank yang dianalisa Erik akan kolaps, BETUL KOLAPS. termasuk Century Jadi, Erik seharusnya tidak DITANGKAP, karena analisanya 80 BETUL. Di tahanan, Erik menolak revisi analisanya karena ia yakin betul secara kelimuan itu akan terjadi. Dan Tommy Winata pun hanya meminta Erik minta maaf dan mencabut analisanya. Erik Bahana tolak minta maaf dan Sri Mulyani pun tidak bisa apa2 dan memilih MENDUKUNG Tommy Winata Akhirnya, istri Erik Bahana langsung minta maaf kepada grup Artha Graha, Erik pun dibebaskan asal tdk banyak bicara So, jangan heran kalau 9 Naga bisa hidup enak karena dilindungi oleh Sri Mulyani dan SBY. Enak yah jadi anggota klan 9 Naga, selalu dilindungi oleh Sri Mulyani and the gank heheheheh K epastian dan integritas hukum di Indonesia harus diprioritaskan untuk diperbaiki karena tidak efisien dan tidak dipatuhi masyarakat. Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, menyebut hukum di Indonesia tidak efisien dan kampungan. Hukum di Indonesia tidak efisien dan sebagian terkesan kampungan, kata Jimly dalam forum Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3 yang diadakan di kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/1). Hadir di acara itu sejumlah tokoh lain yang oleh Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, disebut sebagai tokoh bangsa. Mereka antara lain Bekas Panglima TNI Wiranto bekas Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Harry Tjan Silalahi bekas Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier bekas Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu I, Fahmi Idris agamawan, Franz Magnis Suseno sejarawan, Taufik Abdullah dan tokoh Partai NasDem, Harry Tanoesoedibjo. Jimly mengatakan hukum Indonesia tidak efisien karena sering lambat dalam proses penanganan suatu kasus, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan bisa dimulai. Contoh hal ini, menurut Jimly, adalah kasus Bom Bali yang, memakan waktu satu setengah tahun dari peristiwa terjadi hingga mulainya proses persidangan. Untuk penanganan satu kasus ribet sekali, dan selama proses situ, di mata publik tersangka sudah masuk penjara, ujar Jimly, sambil membandingkan dengan proses kasus pemboman dan penembakan massal di Oslo, Norwegia pada Juli tahun lalu, yang mana sang pelaku, Anders Behring Brevik, diadili hanya beberapa hari setelah kejadian. Bagaimana bisa adil dengan sistem hukum seperti ini Kebebasan tanpa hukum hanya akan membuat kesenjangan dalam tiap masalah, kata Jimly. Kebebasan yang dimiliki rakyat Indonesia di era Reformasi tidak akan berguna, kata Jimly, bila tidak diimbangi dengan hukum yang jelas. Hukum harus dibenahi, ini yang harus jadi prioritas utama, ujar Jimly. Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden SBY itu terungkap beberapa penyebab kendala pembangunan pada 2011, salah satunya lemahnya penyerapan anggaran. Presiden SBY menilai, lambatnya penyerapan APBN dan APBD pada 2011, serta lemahnya sistem birokrasi pemerintahan dipengaruhi oleh permainan politik uang. Fenomena politik uang nampak berkembang, kalau dibiarkan akan mencederai dan merusak demokrasi yang bermartabat, hati-hati ini racun, tegasnya. SBY mengharapkan, racun politik uang itu tidak ada lagi di tahun ini. Sehingga diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih optimal dan tidak terhambat oleh sistem birokrasi yang panjang. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme pun menurut presiden harus dihentikan untuk mewujudkan pembangunan negeri yang lebih nyata. Masih ada yang belum optimal menyerap anggaran, sayang sekali, uangnya ada tidak bisa dbelanjakan, kata SBY. Infrastruktur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah, lanjut SBY, juga harus dipastikan lebih memadai dibanding 2011. Masih ada hambatan terhadap investasi diseluruh tanah air. terutama dari segi perizinan, dan kepastian hukum. Lagi-lagi ini masalah birokrasi, mari kita instropeksi, kata SBY. Racun politik uang dinilai SBY telah menyebar di berbagai tingkatan dan bidang kehidupan. Lembaga yang seharusnya saling mengawasi malah bersekongkol mencuri uang rakyat. Penyimpangan dan korupsi masih saja terjadi baik di pusat maupun didaerah, termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN. Termasuk kolusi dan korupsi yang melibatkan anggota DPR dan unsur-unsur pemerintah, tambahnya. mah JAKARTA, RIMANEWS - Pejabat publik yang merangkap menjadi pengurus partai politik menjadi salah satu unsur yang memunculkan masalah di negara ini. Demikian hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto. Wiranto mencontohkan, Presiden Susilo Bambang Yudhonoyono yang sudah dipilih rakyat merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tak sedikit juga menteri masih menjabat menjadi Ketua Umum Partai Politik. Bahkan, orang yang awalnya tidak memanggku jabatan publik, setelah dipilih langsung kemudian menjabat sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati langsung direbut menjadi kader partai politik. Yang terjadi apa, terjadi suatu misi ganda yang membuat pejabat publik yang harusnya menjalankan mandat rakyat, tidak menjalankan mandat rakyat. Ini menjadi masalah besar, kata Wiranto saat orasi dalam pertemuan tokoh bangsa dengan tema Problematika Bangsa dan Solusinya di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2012). Kalau sudah begitu, lanjutnya, pejabat publik justru menjadi instrumen politik untuk penguatan sumber daya politik. Korupsi bisa saja terjadi karena pejabat publik menjadi sumber daya sebuah partai. Solusinya harus ada keberanian dari Presiden untuk mencadi contoh atau tauladan meninggalkan sebagai pengurus parpol dan fokus pada tugas rakyat, tegasnya. Wiranto percaya, jika solusi yang ditawarkannya ini dilakukan paling tidak banyak anggaran negara yang diselamatkan karena tidak ada pejabat publik yang menjadi instrumen politik. ian/okz Malang (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang Dr Ibnu Tricahyo menilai para politisi di Indonesia masih belum memiliki sikap kenegarawanan. Semua yang dilakukan masih banyak hanya untuk kepentingan partai politik mereka masing-masing, bukan kepentingan negara yang seharusnya lebih diutamakan, kata Ibnu di Malang, Jumat. Menurut dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya itu, masih belum tuntasnya Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu sampai sekarang juga merupakan buah dari tidak adanya sikap kenegarawanan yang dimiliki para politisi di negeri ini. Ia mengatakan yang dipikirkan para politisi sekarang ini bukan untuk kepentingan negara, namun tidak lebih sebagai pertarungan antarparpol guna memperjuangkan perolehan suaranya pada Pemilu mendatang dengan berbagai cara dan aturan yang bisa menguntungkan parpol masing-masing. Akhirnya, kata Ibnu, semua dan apa pun yang diperjuangkan, termasuk aturan dalam RUU Pemilu, selalu bermuara pada upaya perolehan suara masing-masing parpol, sehingga sampai sekarang pun hanya tarik menarik saja, dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan hanya menguras energi keuangan negara. Masak setiap akan Pemilu selalu ada RUU Pemilu, namun RUU itu tidak pernah tuntas dan disahkan menjadi undang-undang yang permanen bagi sistem Pemilu di Indonesia. Sekarang kan masih belum punya grand desain sistem Pemilu yang pakem, katanya. Selain itu, kata dia, politisi di Indonesia juga dengan mudah mendirikan parpol atau menyeberang ke parpol lain jika gagal di partai sebelumnya. Contohnya sangat banyak, tidak hanya orang awam, tokoh masyarakat, bahkan publik figur pun melakukannya. Seharusnya, menurut dia, aturan pendirian partai baru diperketat dan parpol yang gagal meraih suara sesuai ketentuan juga harus dihukum, paling tidak selama 10 tahun termasuk para pengurusnya. Sedangkan bagi parpol baru tidak boleh mengikuti Pemilu dulu. Dengan aturan ketat seperti ini, saya kira parpol yang lolos verifikasi dan ikut Pemilu tidak akan terlalu banyak seperti sekarang ini. Idealnya Pemilu itu hanya diikuti oleh 4-5 parpol, ujarnya.